Kebijakan kebijakan pemerintah kepada masyarakat msikin dan Difabel baik itu dari pusat, daerah maupun di lingkup kecamatan masih belum di rasakan oleh sebagian masyarakat terutama di Lombok tengah. Masih banyak masyarakat Difabel yang belum merasakan/tersentuh dengak kebijkan seperti bantuan alat aksesbilitas seperti tongkat, kursi roda dan lain lain.

 

Keluarga Malikurrahim misalnya, laki laki kelahiran 81 ini mempunyai anak usia 7 tahun ( Ferdiyan Pandu Winata ) yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah setempat yaitu Dinsos Lombok Tengah atau desa Dasan Baru Kopang. Namun harapan dari keluarga kecil ini ternyata hanya sekedar harapan yang tak pernah kunjung datang. Di saat warga yang lain menirma bantuan PKH atau yang lainya, dia hanya bisa jadi penonton.

Ferdiyan Pandu Winata bersama Sekjen EF H. Adam Trfiin saat mengajukan bantuan kursi roda anak

Kebutuhan Ferdian Pandu Winata ( 7 tahun ) memang butuh perhatian khusus karena sejak usia 3 tahun menderita kelumpuhan yang di sebabkan oleh demam tinggi dan kejang kejang yang membuat ototnya kaku dan butuh perawatan/trafi secara berkala ke RSUD praya. Untuk menjangkau perawatan tersebut sangat membutuhkan biaya dan waktu extra yang tentu sangat berat buat keluarga miskin ini.

 

Orang tua Ferdyan yang saat ini mempunyai usaha kecil yaitu membuat etalase kaca dari modal hasil pinjaman. Namun keluarga kecil ini masih menumpang di rumah salah satu warga yang posisinya pas di sebrang jalan kantor Desa Dasan Baru Kopang. Keberadaan rumahnya tepat di depan kantor Desa, bukan berarti serta merta keluarga pasangan Malikurrahim dengan Yiliana ini mendapat perhatian dari pihak terkait. Pihak Desa yang kami hubungi melalui telpon sampai berita ini di turunkan belum mendapatkan jawaban, sementara dari pihak Kasi Reksos Lombok Tengah Baiq Nunung Izawati akan mengecek dulu apakah adik Ferdyan Pandu Winata apakah sudah masuk ke Data SIMPEDE dan BDT.

 

Lebih lanjut, Baiq Nunung Izawati berjanji akan membantu keluarga Ferdyan untuk merekomendasikan perubahan BPJS mandirinya ke BPJS PBI supaya bisa lebih leluasa menjalani perawatan trapi tanpa di bebani iuran PBJS mandiri. Namun Baiq Nunung Izawati sebagai Kasi Reksos akan mengecek dulu apa apa yang masih kurang dalam hal tersebut.

 

“ Dalam kasus seperti ini memang masih banyak yang kita jumpai di tengah masyarakat karena kita kekurangan tim pendata. Untuk itu kami sangat berharap semua elemen masyarakat turtama perangkat desa baik itu Kadus, RT dan pihak desa harus berperan aktif mendata dan melaporkan kodisi masyarakatnya yang seperti ini “ Tutup Baiq Nunung Izawati (ws)