Pemerintah Indonesia masih setengah hati dalam mengurus masyarakat difabel. Pandangan ini sering terlontar dari para pemerhati Difabel maupun para pegiat sosial terutama yang mengurus masalah Difabel itu sendiri. Ini bisa di lihat dari keseriusan pemerintah dalam menangani masalah Database jumlah Difabel secara keseluruhan di setiap daerah di Indonesia ini terutama di daerah daerah seperi Nusa Tenggara Barat.

 

Dampak dari ketiadaan data Difabel secara ril di setiap daerah sangat merugikan buat Difabel. karena tanpa data tersebut pemerintah tak akan bisa membuat perencanaan mengenai program program yang menangani masalah Difabel.salah satunya adalah hak hak Difabel dalam memberikan hak suaranya dalam menentukan calon pemimpin mereka dalam Pilkada NTB yang akan di laksanakn sebentar lagi.

 

Untuk saat ini yang terdata di KPU Provinsi ada sekitar 8.500 hak pilih dalam DPT yang dari kalangan Difabel. Data ini di akui oleh ketua KPU Provinsi pak Ahksar Ansori masih banyak kekurangan karena di sebabkan oleh tenaga pendata yang mereka miliki masih kurang paham mana saja masyarakat yang masuk golongan Difabel dan tidak. Namun data yang di miliki oleh KPU saat ini masih lebih bagus dari data sebelumnya dalam perhelatan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legeslatif.

 

“ petugas lapangan yang kami miliki masih belum paham nama nama atau jenis Difabel, ini karena mereka sebenarnya bukan bertugas untuk itu” terang pak Ashkar Ansori.

 

“ ini akan terus kita perbaiki supaya lebih banyak Difabel yang bisa kita data. Dan seandainya pihak BPS ( Badan Pusat Statistik ) mempunyai data tersebut, mungkin pekerjaan tenaga lapangan kita akan lebih mudah lagi “ sambungnya.

 

Pak Ashkar Ansori sangat berharap jika kedepanya pihak BPS mau mendata para Difabel secara menyeluruh supaya kedepanya pihak KPU lebih gampang lagi memasukan mereka dalam DPT di setiap kabupaten kota. Hal ini langsung di ungkapkan kepada Ketua Divisi Difabel Endri’s Foundation waktu berkunjung ke ruang kerjanya pada senin 5/5 tadi.

 

Sementara itu pihak Endri’s Foundation juga beberapa hari yang lalu sempat berkonsultasi dengan pihak Bapeda supaya bisa menjembatani para pegiat sisial yang bergerak di masalah Difabel ini supaya bisa duduk bersama dengan pemerintah terkait untuk membicarakan mekanisme pendataan buat warga Difabel. Dan rencana ini mendapat sambutan positip dari Bapeda demi memudahkan pihak mereka dalam mengagendakan program program yang menyangkut masalah Difabel. (ws)