Berbicara masalah program tentu tak akan lepas dari data. Tanpa data sebuah program tak akan pernah sesuai dengan sasaran yang akan di tuju. Selama ini pendataan menyeluruh mengenai jumlah dan jenis-jenis difabel tak pernah sama sekali di lakukan. Menurut BPS Provinsi yang berhak melakukan pendataan terhadap difabel itu adalah dinas sosial.

 

Menurut Tri, Salah satu staf di BPS provinsi NTB mengakui selama ini mereka tak pernah melakukan pendataan secara khusus kepada para difabel di NTB ini. Karena menurut mereka itu adalah ranah dinas sosial. BPS Provinsi hanya melakukan pendataan atau sensus sesuai permintaan atau kerja sama dengan instansi terkait. Dan selama ini yang mereka data mengenai kondisi sosial masyarakat itu hanya mendata jumlah warga miskin dan mantan narapidana.

 

Difabel tak pernah lepas dari diskriminasi. Kenapa masyarakat miskin lebih di utamakan dalam pendataan, padahal kondisi kemiskinan dalam masyarakat itu tak permanen. Ini tentu untuk memudahkan pemerintah dalam menangani kemiskinan itu sendiri. Lalu kenapa difabel tak di lakukan pendataan ? padahal kondisi Difabel itu adalah permanen dan tak akan pernah berubah. Lalu timbul pertanyaan dari mana dasar pemerintah dalam menentukan penyelesaian atau dalam menangani Difabel kalau mereka sendiri tak mempunya data pasti dengan jumlah dan keadaan kondisi mereka ?. pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu akan menjadi pertanyaan kita semua dari masa ke masa.

 

Selama ini mau tak mau kita harus mengakui kalau pemerintah dalam hal ini sudah terlalu banyak melakukan peminaan kepada masyarakat Difabel baik itu melalui pelatihan pelatihan dan pemberian stimulant berupa dana tunai maupun bantuan dalam bentuk peralatan. Namun kenapa keadaan Difabel masih jauh dari kata Sejahteran atau mandiri ?. ini karena selama ini pelatihan dan bantuan itu masih kurang tepat sasaran. Yang di latih maupun yang di bantu masih berputar dari oknum difabel yang itu dan itu saja. Ini terjadi karena selama ini dinas sosial sebagai pintu gerbang keluarnya program buat difabel tak pernah mempunyai data jumlah dan kondisi difabel secara pasti.

 

Bisa di bayangkan apa jadinya jika seorang difabel yang selama ini membuka usaha kerajinan/Hadicraft ikut pelatihan perbengkelan. Atau difabel yang punya usaha perbengkelan tetapi ikut pelatihan konpeksi. Ini tentu tak nyambung dengan skil difabel itu sendiri. Namun selama ini tak pernah jadi masalah karena yang penting program itu berjalan lancer. Masalah tepat atau tidaknya sasaran pelatihan itu bukan jadi soal. Hal ini terus terjadi dari masa ke masa. Dan kita juga harus mengakui masih banyak para difabel yang mengikuti pelatihan bukan karena mengejar ilmu yang akan di di beri namun uang saku yang terselip di amplopnya. Jadi lengkap sudah carut marut masalah pemberdayaan difabel selama ini.

 

Semua masalah masalah ini bisa terjadi karena pemerintah selama ini tak mempunyai data lengkap By Name By Andress mengenai Difabel. kalau kita perhatikan lebih jauh, sepertinya pemerintah masih setengah hati untuk menanagani para Difabel. Mereka masih melakukan program asal asalan tanpa adanya surfai kebutuhan para difabel atau pendataan yang mana saja yang membutuhkan pembinaan. Baik buruknya sebuah program tergantung dari laporan lancarnya kegiatan itu di atas kertas, bukan tepat atau tidaknya program itu untuk mereka para difabel.

Difabel Bukan hanya Tanggung jawab Dinas Sosial.

Untuk pemberdayaan difabel bukan hanya tanggung jawab dinas sosial semata, tapi ini adalah tanggung jawab semua instansi. Selama ini setiap ada permasalahan apapun mengenai Difabel, kita selalu di arahkan untuk menghubungi Dinas sosial. Seolah olah tanggung jawab semua permasalahan Difabel itu ada di Dinas Soaial.

 

Difabel itu posisinya di tengah tengah masyarakat itu sama yaitu sebagai masyarakat yang membutuhkan bimbingan dari semua instansi, sama seperti masyarakat pada umumnya. Jika Difabel itu punya usaha yang bergerak di bidang UKM, tentu pembinaan itu adalah tanggung jawab dari Disprindag. Jika Difabel membutuhkan pekerjaan tentu itu tanggung jawab dari Disnaker. Atau jika Difabel bermasalah dengan kesehatan, tentu itu adalah tanggung jawab dari Dikes dan seterusnya. Namun dalam prakteknya selama ini kebutuhan difabel itu selalu di kotakan ke satu instansi saja yaitu Dinas Sosial.

 

Jika masalah masalah difabel hanya di bebankan ke satu instansi saja. Maka diskriminasi terhadap hak hak-hak difabel dalam bermasyarakat tak akan pernah habis sampai kapanpun. Dan ini harus segera di selesaikan jika memang pemerintah serius mau merubah kondisi Difabel terutama dalam hal kemandirian dan kesejahteraan. Mereka juga masih punya hak yang sama dengan masyarakat yang lainya yang mendapatkan pelayanan dari semua instansi sesuai bagian dari instansi itu masing masing. (WS).