Setelah beberapa minggu yang lalu Imigrasi kelas I Mataram melouncing gedung pelayanan paspor berbasis dimensi ramah HAM, pada tanggal 27/3 imigrasi klas I mataram melanjutak program mereka dengan melakukan sosialisasi ke Yayasan Tuna Netra AL- Mahsyar supaya masyarakat Difabel lebih memahami bentuk pelayanan yang di berikan oleh Imigrasi klas I Mataram kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan paspor.

 

Selaku kepala Imigrasi klas I Mataram, Dudi Iskandar, memberikan pelayanan ramah HAM ini sebagai bentuk sebuah pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi pelyanan terutama terhadap kaum Difabel yang selama ini sulit mengakses pelayanan pembuatan paspor. Ini juga sebagai bentuk komitmen pihak imigrasi supaya bisa melayani lebih baik dari segala hal.

 

Seperti yang di katakan oleh pak Dudi Iskandar, pelayanan ini adalah standar dari sebuah pelayanan non diskriminasi yang di terapkan supaya bisa melayani masyarakat lebih maksimal lagi. Bahkan pihak Imigrasi klas I Mataram sudah menyiapkan tim khusus yang akan melayani masyarakat yang tak bisa datang ke kantor imigrasi karena sesuatu hal seperti sakit atau lumbuh total. Tim ini di beri nama delivery. Tim ini akan melakukan prores perekaman dan assesment di tempat supaya semua masyarakat bisa terlayani dengan maksimal.

 

Dalam memaksimalkan pelayanan yang standar, pihak imigrasi juga memberikan perlakuan khusus buat difabel yaitu pelayanan antar paspor sampai ke alamat pemohon. Pemohon paspor yang difabel tak perlu lagi datang ke imigrasi untuk mengambil paspornya karena akan di layani oleh tim Delivery. Dan ini adalah terobosan baru yang hanya ada di kantor Imigrasi klas I mataram.

 

Sementara itu, dalam acara sosialisasi pelayanan paspor berbasis HAM tersebut, Akhmad Fatoni SH Pdm selaku pengurus yayasan Tuna Netra Al – Mahsyar sangat mengapresiasi program yang di lakukan Imigrasi klas I Mataram. “ sudah berpuluh puluh tahun para Difabel menunggu pelayanan seperti ini. Terkadang kita harus mencongkel pelayanan tersebut supaya terbuka dan bisa di akses oleh kaum Difabel “ ungkapnya. “ Sehingga terkadang hal itu bisa merusak tatanan pelayanan yang ada “ lanjutnya.

 

Di sisi yang lain, Akmad Fatoni sangat berharap supaya pemerintah dalam hal ini Dinas sosial lebih memperhatikan kelangsungan hidup lembaga lembaga sosial pendidkan seperti Yayasan yang beliau kelola ini supaya tak mati atau bubar. Karena saat ini sudah banyak lembaga sosial pendidkan yang bubar karena sudah tidak mendapat dukungan dari dinas sosial. “ kita saja masih bisa bertahan karena adanya donasi dari orang – orang yang perduli dengan keberadaan kami di Yayasan. “ beber Akhmad Fatoni.

 

Di tepat yang lain, Endri Susanto sebagai pendiri Yayasan Endri’s Foundation sangat bersyukur masih ada orang yang perduli dengan kebutuhan Difabel dengan akses pelayanan seperti pak Dodi Iskandar. Awalnya Endri Susanto merasa tak percaya dengan komitmen Kepala Imigrasi Pak Dodi Iskandar, namun karena melihat pergerakan dari Pak Dodi yang bukan hanya bicara tapi langsung menerapkan segala programnya, Endri Susanto langsung tersentak dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Bahkan Endri Susanto yang selama ini sangat mengetahui sistem akses birokrasi di instansi pemerintahan sangat sulit dan jelimet, beliau mengharap apa yang di lakukan oleh Imigrasi Klas I mataram ini di ikuti juga oleh instansi instansi yang lain di NTB ini. (ws)