Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini ingin terlahir dengan kececatan (Difabel). Semua ingin terlahir normal tanpa kurang suatu apapun dalam fisiknya. Tapi kuasa sang pencipta maha adil dan maha tau apa yang layak buat umatnya di muka bumi ini.

 

Terlahir dan hidup sebagai orang yang kurang normal di negara yang masyarakatnya masih tertutup dan belum mau menerima keberadaan insan insan Difabel seperti Indonesia ini sangat berat. Cemohoan dan cibiran sering kali terlontar dari mulut mulut mereka yang tak paham dengan kuasa sang pencipta. Diskriminasi sering kita jumpai di tengah tengah masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung. Bahkan pemerintah sendiri punya andil dalam membangun rasa diskriminasi tersebut.

 

Menjadi kelompok yang selalu termajinalkan dalam segala hal adalah sesuatau yang biasa di terima olek kaum Difabel. Hak hak mereka sering terampas hanya karena kurang pahamnya mereka terhadap kebutuhan Difabel. Namun di saat saat tertentu terkadang kaum Difabel sering di jadikan sebagai objek yang mempunya nilai jual yang cukup tinggi. Dan ini sering terjadi di musim politik seperti sekarang ini.

 

Menjadi difabel itu sangat sulit dan berat. Mereka hanya menunggu kebijakan dari mereka mereka yang mengaku intlektual. Mereka jarang sekali di libatkan dalam segala hal yang menyangkut hajat hidup mereka sekalipun. Pemerintah masih memandang Difabel itu sebelah mata. Mereka masih mempunyai Stigma bahwa Difabel itu tak bisa berbuat apa apa, Difabel itu hanya beban pemerintah yang harus di layani. Ini terjadi karena pemerintah tak pernah mau memberi ruang kepada Difabel untuk menunjukan kemampuanya di tengah tengah masyarakat.

 

Biaya Hidup dan pendidikan yang Tinggi.

Dalam kehidupan sehari hari Difabel juga sangat berat. Beban atau biaya hidup yang mereka tanggung cukup tinggi, tidak seperti orang yang normal. Untuk mencapai suatu tempat saja seorang Difabel harus merogoh isi dompetnya cukup dalam karena harus mengunakan Transportasi yang khusus. Bahkan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuaipun mereka harus berjuang dengan susah payah. Ini karena sekolah sekolah pormal masih enggan menerima mereka dengan alasan tenaga pengajar yang tak memadai.

 

Sekolah luar biasa (SLB) sebagai tumpuan harapan kaum Difabel mendapatkan pendidikan yang layak masih menjadi sekolah yang langka. Dalam satu kabupaten hanya ada satu atau dua sekolah luar biasa. Ini sama sekali tak memadai dengan jumlah kaum Difabel yang menurut data WHO berjumlah 15% dari jumlah penduduk setempat. Ini sangat bertolak belakang dengan nilai nilai keadilan. Difabel, dengan kondisi fisik yang sangat tidak memungkinkan untuk bergerak secara leluasa justru di arahkan untuk menempuh pendidikan ke tempat yang jauh dan memerlukan kos transpotrasi yang tinggi.

“ Sungguh sangat tidak adil bagi para Difabel yang kondisinya sangat memprihatinkan tapi di paksa untuk mengakses pendidikan yang tempatnya sangat jauh dari mereka berdomisili. Sementara pasilitas jemputan dari pemerintah sama sekali tak ada untuk mereka. Kalau sudah seperti ini, keluarga para Difabel harus merogoh kantongnya cukup dalam untuk sekedar biaya transportasi. Belum lagi dengan biaya biaya lainya” papar pak agung salah satu kepala sekolah SLB yang ada di kota mataram. Beliau juga mengeluhkan dengan ketiadaan pasilitas antar jemput buat siswanya. Bahkan pak Agung secara pribadi sangat miris melihat bahwa masih banyak para Difabel yang belum mendapatkan pendidikan karena sulitnya transportasi yang layak untuk mengakes SLB.

 

Diskriminasi Pemerintah Terhadap Hak Hak Difabel Tak Pernah Berhenti.

Dalam menjalani kehidupan sehari hari para Difabel masih mengalami kesulitan. Sementara peran pemerintah dalam memenuhi hak hak Difabel di NTB ini masih perlu di pertanyakan. Untuk menyediakan pasilitas yang bisa di akses oleh para Difabel saja, pemerintah masih enggan. Ini bisa di lihat di instansi isntasi pemerintah yang ada di NTB ini sama sekali belum ada yang bisa di akses oleh para Difabel terutama pengguna kursi roda. Apa lagi di tempat tempat swasta. Bahkan ruang publik juga masih jarang kita jumpai yang ramah dengan para Difabel.

Dalam Undang Undang No 8 Tahun 2016 pasal 2 yang berbunyi :  ”Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas (Difabel) untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.” Ini jelas sekali menunjukan bahwa setiap masyarakat yang ada di negri ini sudah di jamin segala hak haknya oleh negara. sedangkan dalam ayat 14 dalam pasal yang sama lebih di tekankan lagi bahwa ”Unit Layanan Disabilitas (Difabel) adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas”.

 

Tapi undang undang hanyalah undang undang yang tak pernah ada implementasinya di dalam kebijakan yang rill dan nyata. Undang Undang masih seperti sebuah pajangan yang hanya perlu di pandang tanpa perlu di laksanakan isi isinya. Bahkan yang lebih parah lagi, pemerintah yang terkait dengan pelayanan Difabel jarang ada yang tau isi dari undang undang tersebut. (ws)