Peluncuran ruang pelayanan paspor ramah HAM baru saja diresmikan Direktur Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM RI,Irjen Pol Ronny Franky Sompie didampingi Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (HAM) RI,  Dr Mualimin Abdi, Rabu (7/3). Dalam kesempatan tersebut hadir juga Bupati Lombok Utara H. Najmul Akyar untuk menandatangani MoU penguatan kelembagaan unit pengawasam keimigrasian pada lombok utara.

 

Munculnya ide cemerlang untuk membuat ruangan pelayanan paspor ramah HAM ini berangkat dari sulitnya para Difabel mengakses layanan paspor selama ini. Terang Kepala Imigrasi Mataram Pak Dudi Iskandar.

 

Lebih lanjut Pak Dudi Iskandar mengatakan, fasilitas ruang pelayanan yang diberikan merupakan ruangan khusus dan dibedakan dengan ruangan pelayanan paspor pada umumnya. Ruangan yang di berikan buat para difabel ini meliputi ruangan tunggu yang di lengkapi alat pijet, sofa, snack dan air minum. Sementara akses untuk ke ruang kamar mandi dan ruang merekok juga di siapkan jalur bidang miring yang sangat nyaman.

Sementara itu, Direktur Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM RI, Irjel Pol Ronny Franky Sompie sangat mengapresiasi ide cemerlang Dudi Iskandar yang menyediakan pelayanan paspor ramah HAM ini. Dari 125 kantor inigrasi se-indonesia, Mataram merupakan yang pertama dan menjadi pioner pelayanan paspor berdimensi ramah HAM terutama bagi kaum Difabel yang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan.

 

“ ini harus bisa dijadikan contoh oleh kantor imigrasi lainya agar menyediakan ruangan yang khusus buat kaum Difabel “ kata Ronny.

 

Menurutnya, kantor imigrasi yang lainya harus berlomba memberikan pelayanan kepada masyarakat, kususnya para difabel yang selama ini kurang mendapat perhatian pada akses pelayanan dalam pengurusan paspor.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jendral HAM RI, Dr Mualimin Abdi mengatakan, pelayanan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus (Difabel) adalah hal yang perlu di dorong bersama.

 

“ ini bukan hal yang bersipat eksklusif karena sudah di atur dalam knstitusi, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang bersifat khusus terutama bagi masyarakat Difabel “ cetus dia.

 

Langkah yang di gagas oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram ini juga mendapat aspirasi pemerintah provinsi NTB. Sekertaris Daerah Provinsi NTB, Ir, Rosyadi Sayuti mendukung adanya ruang ramah HAM ini karena bisa lebih memudahkan masyarakat Difabel dalam mendapatkan pelayanan.

 

“ Terima kasih yang sebesar besarnya kepada kepala kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang telah menjadikan NTB sebagai Pioner dalam pelayanan paspor berbasis HAM “ Ungkapnya.

 

“ pemerintah derah sangat mendukung langkah ini karena memberikan hak yang sama bagi penyandang Difabel dengan kata lain tidak membedakan pelayanan dengan masyarakat yang lainya “ ibuhnya.

 

Di sisi yang lain, sebagai ketua Divisi Difabel, Lalu Wisnu Pradipta sangat berharap langkah yang di ambil oleh Kepala Kantor Imigrasi Kleas I Mataram ini bisa di ikuti juga oleh kantor kantor yang lain baik itu instansi pemerintah maupun swasta.

 

“ kita sangat berharap pelayanan buat saudara saudara kita para Difabel mendapat perhatian yang khusus oleh pemerintah daerah terutama masalah aksesbilitas yang ada di setiap instansi bahkan di ruang public sekalipun “ terang wisnu.

 

“ dan sebagai pegiat sosial yang aktif menyuarakan hak hak Difabel untuk mendapatkan akses, saya siap di ajak berdiskusi mengenai apa saja bentuk kebutuhan teman teman difabel dalam menjangaku atau mengakses pelayanan tersebut “ tabah Wisnu. (ws)

Klik Vidio di bawah ini